Tak terasa, besok sudah Februari. Dua minggu setelah ini, warga DKI Jakarta akan menggunakan hak pilihnya dalam menentukan siapa pemimpin ibukota lima tahun mendatang. Ya semoga saja pilihan jatuh kepada kandidat yang tepat, sehingga ke depan Jakarta akan semakin baik.

Berbicara mengenai kandidat, kemarin secara tak sengaja saya membaca suatu banner milik pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Banner itu diikatkan pada tiang di seputaran Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Yang menggelitik adalah pada banner itu tertulis dua hal yakni jika kedua pasangan itu terpilih, mereka akan membuat kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang bisa dicairkan.

Dalam debat kandidat kedua beberapa hari yang lalu, Anies pun mengatakan bahwa KJP Plus itu akan dibagikan melalui RT/RW. Hal ini menurutnya merupakan bentuk pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam mengeksekusi sebuah kebijakan.

Jika penyaluran KJP Plus yang bisa diuangkan maka menurut saya hal ini merupakan sebuah kemunduran. Mengapa demikian? Seperti kita ketahui bersama bahwa KJP yang selama ini diterapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, dan dinisiasi oleh Ahok, memang tidak bisa diuangkan namun hanya bisa digesek (menggunakan KJP) di toko-toko perlengkapan sekolah yang sudah bekerja sama dengan pemerintah sehingga segala transaksi dilaksanakan secara elektronik.

Penggunaan transaksi secara elektronik ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan penggunaan dana yang disalurkan oleh pemerintah itu ke hal-hal yang tidak sesuai peruntukannya. Pengalaman membuktikan bahwa KJP yang bisa ditarik tunai justru digunakan untuk karaoke, mengisi bensin dan lain sebagainya.

Selain itu, penyaluran melalui RT/RW pun menurut saya rawan diselewengkan karena tidak semua RT/RW memiliki integritas. Sebagai contoh, Ketua RW di tempat tinggal saya di Jakarta Timur diketahui merupakan salah satu kader sebuah partai yang presidennya pernah tersandung kasus korupsi impor sapi.

Pada perhelatan pemilihan presiden 2014, dia mendukung Prabowo Subianto sementara salah satu Ketua RT di lingkungannya diketahui mendukung Jokowi. Seusai pemilihan, terjadi perang dingin antara dia dan RW tersebut.

Dalam pilkada kali ini pun dia aktif mendorong warganya untuk mencoblos kandidat tertentu. Bisa dipastikan jika ada yang berseberangan pilihan dengannya, akan diacuhkan oleh sang RW. Jika KJP Plus disalurkan melalui RT/RW yang tidak berintegritas seperti dia ini, dipastikan dia akan menggunakan KJP Plus untuk menghimpun suara guna mendukung salah satu calon dalam pilkada berikutnya lagi.

Jadi, apakah KJP Plus merupakan solusi? Saya rasa tidak. Saya juga yakin pembaca sekalian, yang merupakan warga DKI Jakarta, akan menyangsikan program tersebut karena sejatinya tidak realistis.

Advertisements