Perselingkuhan Jahat Polri dan Ormas

Belakangan ini isu ketakutan PKI bangkit kembali, yang menurut saya berlebihan, benar-benar tengah dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu. Kata teman saya, isu tersebut digencarkan untuk merongrong pemerintahan Joko Widodo yang sudah memberikan sinyal untuk meluruskan sejarah masa lalu.

Semua bermula ketika Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dimotori oleh Opa Sidarto Danusubroto menyelenggarakan Simposium 65 yang didukung oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Pemerintahan (Polhukam).

Simposium yang berlangsung pada April 2016 itu bertujuan untuk memperbincangkan kembali sejarah masa lalu khususnya peristiwa pasca-1965 di mana terjadi banyak pelanggaran kemanusiaan seperti pembunuhan dan pemenjaraan orang yang dituding terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI).

Membuka lembaran lama ini memiliki tujuan untuk bercermin dari masa lalu sehingga di masa yang akan datang, kejadian serupa tidak perlu terjadi lagi. Simposium itu juga merupakan langkah pertama untuk menjalin rekonsiliasi antaranak bangsa.

Sepekan sebelum simposium berlangsung, para korban 65 beserta anggota keluarganya yang menggelar kegiatan bersama di Bogor, Jawa Barat, dibubarkan oleh ormas yang terdiri dari putra-putri aparat militer. Alasan mereka selalu seragam, berkumpulnya korban 65 dan keluarganya, berpotensi membangkitkan kembali komunisme. Suatu tudingan yang absurd dan tidak memiliki argumen pendukung sama sekali.

Tindakan itu nyata-nyata melanggar kemerdekaan berkumpul dan menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Anehnya, polisi yang turut hadir di lokasi tersebut tidak melakukan sesuatu. Mereka justru mendorong agar para korban 65 beserta keluarganya untuk meninggalkan lokasi tersebut. Polisi, yang merupakan abdi negara, yang semestinya bertindak menegakkan regulasi, justru memble di hadapan ormas tersebut. Para korban 65 yang rata-rata sudah berusia sepuh terpaksa diungsikan ke kantor LBH Jakarta.

Saat pelaksanaan simposium tersebut, berbagai aliansi yang mengatasnamakan masyarakat anti komunis menggelar demonstrasi menentang pelaksanaan kegiatan itu di depan Hotel Aryaduta. Argumen mereka idem ditto, tidak menginginkan komunisme bangkit kembali.

Polisi, sekali lagi polisi, kembali memble di hadapan ormas intoleran ketika Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta melakukan pemutaran film dokumenter Pulau Buru, lokasi kamp konsentrasi korban 1965 oleh rezim Soeharto. Kegiatan AJI Yogyakarta itu digelar dalam rangka hari kebebasan pers sedunia pada Sabtu 7 Mei 2016.

Sigit Haryadi, Kepala Bagian Operasional Polresta Yogyakarta, memimpin jajarannya untuk membubarkan kegiatan tersebut setelah sebuah ormas mengancam akan membubarkan kegiatan tersebut. Sigit bahkan mengatakan bahwa dia menjalankan perintah Kapolda DIY untuk menghentikan acara itu. Suatu pernyataan yang kemudian dibantah oleh atasannya.

Sigit diketahui merupakan mantan Kasat Intel Polres Sleman. Sepengetahuan saya, intelijen, termasuk milik Polri, selalu menjalin kontak yang mesra dengan ormas-ormas tertentu untuk tujuan tertentu pula. Patut diduga, kedekatan inilah yang mendorong Sigit untuk berani membubarkan kegiatan yang sebenarnya dilindungi oleh undang-undang, demi memuaskan dahaga intoleran ormas.

Kejadian terakhir yang sempat saya rekam adalah kedatangan ormas yang mengaku sebagai pembela agama ke kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, karena lembaga pers mahasiswa kampus tersebut menggelar kegiatan diskusi untuk meneropong seni melalui pemikiran Karl Marx.

Kembali lagi, polisi terlihat seperti kerbau yang dicocok hidungnya sehingga mereka memilih untuk tidak menghalangi aksi ormas tersebut. Meski demikian, lembaga pers mahasiswa tersebut menyatakan bahwa diskusi mengenai pemikiran Marx tentang karya seni tetap dilaksanakan.

Berbagai kejadian tersebut hendaknya ditanggapi secara serius oleh Presiden Joko Widodo karena Polri terbukti tidak menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, penjamin pelaksanaan undang-undang yang memperbolehkan kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pendapat serta membagi informasi.

Presiden, harus mendorong dengan lebih giat lagi agar institusi Polri untuk direformasi sehingga mau menjalankan tugasnya. Tanpa campur tangan dari pucuk pimpinan tertinggi negeri ini, sulit rasanya membayangkan korps baju coklat itu akan bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s