Buku, Saut dan Kita

Rupanya gelombang tsunami di jagad sastra tanah air masih terus berdatangan. Dua tahun silam, tsunami perdana berbentuk buku 33 Tokoh Sastra Paling Berpengaruh menerpa dan menggoncangkan kesusastraan modern tanah air.

Sumber polemik itu adalah dimasukkannya nama Denny J.A, seorang tokoh survei nasional, sebagai salah satu sastrawan berpengaruh lantaran dianggap mempelopori puisi esai. Puisi, yang ditulis panjang lebar dan memiliki plot.

Hantaman tsunami pertama itu menimbulkan riak di mana-mana. Di mana-mana pula, muncul berbagai diskusi sastra yang mengkritisi terbitnya buku itu. Sempat disangka situasi telah reda, ternyata tahun ini muncul lagi tsunami jilid dua, yang masih bertalian dengan tsunami yang pertama.

Tsunami itu berupa pelaporan sastrawan Saut Situmorang oleh Fatin Hamima ke polisi dengan tudingan pencemaran nama baik. Saut, dianggap menghina Fatin dengan kata-kata yang lagi-lagi dianggap tidak pantas atawa makian. Fatin, disebut-sebut ambil bagian sebagai broker penerbitan buku 33 Toko Sastra.

Dukungan terhadap Saut terbit di sana dan sini. Irwan Bajang, teman saya dan merupakan sastrawan sekaligus pegiat buku asal Lombok, NTB, yang bermukim di Yogyakarta, termasuk satu dari sekian banyak kalangan yang menyayangkan pelaporan itu. Menurutnya, kasus Saut bertalian dengan polemik sastra sehingga ada baiknya diselesaikan di ranah sastra.

Dari ufuk timur, Ambon, Maluku, para pegiat sastra Negeri Pela-Gandong, menggelar aksi yang mengkritisi pelaporan terhadap Saut Situmorang. Sahabat saya, Gafur Djali yang mempublikasikan kegiatan itu mengatakan kata-kata berkonotasi makian merupakan hal lumrah dalam dunia kritik, apapun ranahnya.

Soal metode bersastra, termasuk diksi alias pemilihan kata, tidak akan saya bahas lebih jauh dalam tulisan ini. Saya hanya akan mengajak pembaca sekalian melihat dua tsunami ini secara komprehensif dan diakhiri dengan pertanyaan reflektif, untuk kita renungkan bersama.

Pascareformasi 1998, khasanah literasi Indonesia yang semula kelabu seketika berubah terang-benderang. Apa pasalnya? Aneka buku dengan aneka tema terbit tanpa hambatan yang berarti. Hal ini merupakan suatu prestasi bagi dunia intelektualitas Indonesia.

Tiap orang, di mana saja dan kapan saja, bisa menerbitkan buku. Buku, sejatinya merupakan tafsir dari para penulisnya. Jadi, gairah perbukuan pascareformasi, menurut hemat saya merupakan gairah untuk menafsirkan berbagai hal ke delama bentuk buku.

Buku 33 Tokoh Sastra Paling Berpengaruh, muncul di tengah euforia ini, meski tahun penerbitan dengan genta reformasi terpaut belasan tahun. Seperti sudah saya katakan di atas, 33 Tokoh Sastra yang disematkan dalam jalinan halaman buku itu merupakan tafsir dari para penulisnya.

Lantaran merupakan sebuah tafsir, tentu saja isi buku ini bisa diperdebatkan. Berangkat dari situ, menurut hemat saya, perdebatan mengenai isi buku, merupkan suatu hal yang lumrah dan justru memperkaya dunia literasi kita.

Tapi, para pengkritik buku ini kemudian tidak berhenti sampai di perdebatan semata. Dengan memanfaatkan situs change.org, mereka mengajukan petisi yang mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebelum berubah nomenklaturnya, untuk mengambil langkah tegas melarang peredaran buku itu sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Hingga batas waktu pengumpulan dukungan, petisi itu ditandatangani oleh 762 orang.

Bagi saya, pendukung petisi itu, entah disadari atau tidak, masih membawa semangat otoritarianisme ala orde baru. Kita semua tahu persis, bagaimana gaya orde baru selama 32 tahun yang memberangus ide yang berseberangan dengan melarang peredaran buku, pembredelan surat kabar, serta penyensoran film.

Mungkin para penandatangan petisi itu sedang mengalami amnesia sejarah hitam orde baru yang doyan membelenggu penerbitan dan peredaran buku. Atau mereka menandatangani petisi itu lantaran terbakar emosi akibat tidak sependapat dengan isi buku. Entahlah.

Lalu, kemudian muncul kasus pelaporan terhadap Saut yang oleh para penentang pelaporan itu dianggap sebagai suatu kriminalisasi. Kalimat sebuah polemik sastra sebaiknya diselesaikan di ranah sastra menjadi mantra yang cukup sakti dan selalu direpetisi oleh para simpatisan Saut. Benarkah demikian? Mari kita teliti secara seksama.

Dilihat dari pola, baik kasus pelaporan Saut ke polisi oleh Fatin, maupun pengajuan petisi agar Kemendikbud melarang peredaran 33 Tokoh Sastra Paling Berpengaruh, memilih karakter yang serupa. Keduanya sama-sama meminta institusi negara mengambil sebuah langkah. Ingat, saya tidak membicarakan hasil follow up dari institusi negara itu.

Jika melaporkan Saut ke polisi dianggap sebagai kriminalisasi terhadap sastrawan, maka, dengan pola yang sama tadi, saya berani mengatakan pengajuan petisi merupakan upaya kriminalisasi terhadap dunia literasi Indonesia.

Masih dengan pola dan logika di atas, jika karya sastra Saut yang berisi kritikan pedas dengan diksi yang menohok, tidak diselesaikan dengan melahirkan karya sastra tandingan, mengapa buku 33 Tokoh Sastra tidak dilawan dengan penerbitan buku serupa yang mengoreksi buku itu?

Secara tidak sengaja, atau mungkin sengaja, para penanda tangan petisi dan para simpatisan Saut hanya melihat rentetan kasus ini secara parsial.Mereka, tidak jauh berbeda dengan para reformis gadungan, yang menjelang kejatuhan Soeharto mengacungkan tangan meneriakkan pekik demokrasi tapi kemudian berbalik mengangkangi demokrasi.

Karena itu, saya mengajak kita semua untuk melihat segala sesuatu secara komprehensif, tidak parsial, kemudian berdiam diri sejenak untuk merefleksikan segala tindak tanduk yang telah kita perbuat. Sudah konsistenkah langkah kita?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s