Demo Palsu Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

Ada yang menarik dari aksi demonstrasi yang digelar sekitar 25 mahasiswa/i kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Sabtu 2 November 2013. Dalam sepekan ini, saya mencatat setidaknya mereka telah menggelar tiga kali aksi, yakni Rabu, dan audiensi Kamis.

Isu awal yang mereka bawa adalah para mahasiswa asal luar daerah DIY terancam golput karena tidak terdata oleh KPU DIY. Selain itu mereka juga menyoroti mengapa KPU menambahkan 2 Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di UGM dan UNY.

Mereka menuntut harus ada pendataan ulang mahasiswa luar daerah di seluruh kampus di DIY, kemudian mendirikan TPS khusus di kampus yang memiliki pemilih lebih dari 500 orang. Jika tidak, hapus saja TPS khusus di UGM dan UNY.

Sebelumnya, pihak KPU kabupaten/kota di DIY telah melakukan sosialisasi dan pendataan dengan melibatkan 13 kampus. Dalam pendataan tersebut juga melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Saat berdialog dengan komisioner KPU, Guno Tri Cahyoko, sejatinya arugumen dan tuntutan para pendemo sudah dipatahkan. Pertama, soal mahasiswa asal luar DIY yang sejatinya memiliki hak pilih di daerah asal terancam golput karena tidak dapat mencoblos di DIY, bisa dihindarkan dengan cara sang mahasiswa meminta surat pencabutan hak suara dari KPU daerah asalnya, bisa melalui fax, atau pos.

Dokumen tersebut, menurut Guno, akan menjadi lampiran dari surat pernyataan yang ditandatangani sang mahasiswa bahwa dia bersedia mencoblos di DIY. Kedua persyaratan itu kemudian ditunjukkan ke Ketua KPPS di TPS, saat pemilu. Otomatis, yang bersangkutan bisa mencoblos di DIY.

Berikutnya, masih menurut Guno, KPU Pusat saat ini tengah menggodok aturan bahwa pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), bisa mencoblos dengan membawa kartu identitasnya, dengan syarat mendaftarkan kepada petugas TPS, satu jam sebelum pemlihan dilakukan.

Bagaimana cara mengetahui nama kita tercantum dalam DPT atau tidak bisa ditelusuri dengan membuka website KPU, kemudian memasukkan nomor KTP. Nanti akan terlihat kita masuk sebagai pemilih di daerah mana, lengkap dengan nomor TPS-nya.

Sayangnya, argumen tersebut tetap tidak diindahkan oleh para pendemo. Mereka tetap ngotot harus dilakukan pendataan ulang mahasiswa di setiap kampus. Padahal secara nasional, tahapan pendataan pemilih sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Jika KPU DIY mundur ke tahap tersebut, dipastikan langkah yang dilakukan akan menyalahi proses yang telah dirancang sebelumnya.

Mereka siap membantu KPU melakukan pendataan ulang di kampus UIN, dengan syarat KPU harus memfasilitasi. Dari sinilah kecurigaan saya bermula. Mengapa arugmen KPU tersebut tetap ditolak oleh para pendemo? Ternyata mereka ngotot untuk didata ulang oleh KPU agar bisa difasilitasi, tidak hanya legitimasi, tapi juga pendataan itu juga mengeluarkan biaya operasional. Nah biaya operasional inilah yang saya curigai menjadi incaran para pendemo.

Selain itu, jikapun pendataan ulang dilakukan dan ada lebih dari 500 pemilih di kampus tersebut, otomatis mereka menuntut harus ada TPS khusus di kampus itu. Pertanyaannya, jika TPS didirikan di kampus itu, siapa yang akan menjadi petugas TPS-nya? Pastilah elemen-elemen yang ada di kampus tersebut. Suatu TPS tentu juga membutuhkan biaya operasional. Nah di sinilah benang merahnya.

Jadi dapat saya simpulkan, kengototan para mahasiswa UIN, yang menurut pengamatan saya dikomandoi salah satu organisasi ekstra kampus, merupakan upaya untuk mencari peluang-peluang ekonomi dari pihak-pihak tertentu di belakang mereka. Bisa jadi menjadi peluang ekonomi bagi para pendemo itu sendiri.

Situasi seperti ini, menurut saya sangat berbahaya karena saat masih menjadi mahasiswa saja mereka nekat mencari keuntungan-keuntungan praktis, apalagi kalau mereka sudah menjadi politikus di gedung dewan dan memiliki power? Dipastikan tipikal-tipikal semacam ini merupakan calon-calon koruptor masa depan yang mengatasnamakan rakyat tapi sejatinya ingin mengenyangkan isi perutnya sendiri.

Organisasi mahasiswa, baik intra maupun ekstra, merupakan organisasi yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat bisa dilihat dari keberaniannya untuk melakukan advokasi terhadap masyarakat kecil. Kalau cuma berdiskusi dan berdemo semata tanpa melakukan advokasi, maka organisasi semacam itu patut dituduh sebagai organisasi abal-abal yang hanya mencetak calon-calon pengkhianat bangsa.

7 thoughts on “Demo Palsu Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

  1. sepengetahuan saya, kl mahasiswa pas coblosan ya pulang kampung,
    kl tetep ngga mau ya sudah ngga usah mencoblos,

    anak-anak itu memang begitu, organisasi pemeras…
    butuhe ming nggo ngudud, ngopi, tongkrongan, kuliah aras2en

  2. maaf mas, mohon ralat untuk paragraf 12. anda menulis mahasiswa UIN. cukup pendemo saja. saya tak berkenan atas itu. karena saya yang juga warga kampus UIN Sunan Kalijaga tak turut sertadalam aksi tersebut. mohon maaf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s